Wakil rakyat bukanlah orang yang hanya bersenang-senang dan menambah penghasilannya lebih tinggi. Akan tetapi memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam keadaan yang carut marut ini wakil rakyat sudah tidak lagi memiliki rasa empati sedikitpun terhadap rakyat.

Terbukti dengan naiknya bahan pokok dan di tambah lagi dengan kebijakan impor kedelai. Hal tersebut merupakan sebuah bukti konkrit bahwa anggota dewan yang mengatasnamakan dirinya sebagai “wakil rakyat” tidak memberikan perubahan yang lebih signifikan terhadap kondisi ekonomi bangsa ini. Bahkan mereka hanya menambah penderitaan bangsa ini makin mendalam. Dalam kondisi seperti ini jelas rakyatlah kembali menjadi korbannya.

Fenomena tersebut merupakan corak perpolitikan bangsa kita. Bahwa sepanjang ini politik di negeri kita di maknai dengan pertempuran kekuatan antara satu kelompok partai dengan kelompok lain. Sehingga apa yang seharusnya diperjuangkan oleh wakil rakyat tidak lagi tersentuh.

Politik bukan sebuah perhelatan kekuatan sebagaimana definisi di atas, akan tetapi politik seharusnya menajdi alat komunikasi yang nantinya menemukan titik kesepakatan diantara berbagai kepentingan begitulah kata Habermas. Sehingga hal yang lebih substansial untuk diperjaungakan oleh Dewan Perwakilan Rakayat (DPR) tidak sia-sia begitu saja.

Kelangkaan kedelai dan naiknya bahan pokok merupakan kebijakan yang bertentangan dengan kondisi sosial masyarakat. Apapun alasannya, sebab tidak masuk akal apabila anggota dewan tidak dapat memberikan suatu perubahan yang lebih baik atau memperjuangkan aspirasi wong cilik kecuali menaikkan dan menambah penghasilan mereka lebih besar.

Mandulnya peran wakil rakyat sebagai corong wong cilik menurut Hieronimus Dey Rupa (Kompas, 2005), menunjukkan tiga problem. Pertama, rapuhnya bangunan hidup berbangsa, terkait dengan terkikisnya spirit kebangsaan sebagai fondasi hidup bersama. Kedua, inkonsistensi sumpah wakil rakyat. Wakil rakyat yang di tugasi menyuarakan aspirasi rakyat tidak secara total melakukan fungsi sebagai mana mestinya. Muncul sikap acuh tak acuh (apatisme) “yang terpilih” terhadap “yang memilih” yakni konstituennya. Ketiga, tradisi diam dan tumbal rakyat. Sejarah mencatat tekanan senantiasa menaungi hidup masyarakat Indonesia. Berbagai kebijakan yang diambil menuntut dan memaksa rakyat rela menanggungnya. Dan karena ketidak berdayaannya – akibat wakil rakyat yang mandul – lagi-lagi rakyat menjadi korban dan tumbal kebijakan pemerintah.

Tiga hal tersebut di atas menyebabkan terjadinya anomali anggota DPR terhadap fungsi dan keberadaannya bagi rakyat. Dengan kata lain, lembaga DPR telah menunjukkan disorientasi-politik. Yakni, berpaling dari harapan rakyat.

Sebaliknya, yang terjadi pada masyarakat adalah krisis kepercayaan terhadap wakil–wakilnya yang tidak lain akibat perilaku sosial-politik mereka selama ini. Mereka tidak pernah merefleksikan diri sebagai seorang wakil rakyat, tidak peka terhadap aspirasi dan kebutuhan rakyat. Disaat rakyat dilanda kelaparan, bencana, kekurangan gizi, dan penyakit, mereka justru sibuk membicarakan pemenangan pemilu 2009. Meski hal itu menjadi bagian tugas mereka tapi, melebihi prosentase yang semestinya kerjakan. Hal demikian tersebut menunjukkan rendahnya sense of crisis yang mereka miliki. Realitas inilah yang kemudian mendorong dibuatnya kesepakatan antara rakyat dan para wakilnya yang berupa kontrak politk.

Kontrak politik yang telah dilakukan mereka, merupakan sebuah bukti kebersedian untuk berkomitmen terhadap kepentingan rakyat. Bisa dikatakan bahwa hal itu termasuk langkah maju dari pada pemerintah sebelumnya. Sebab, dari kontrak politik itulah rakyat dapat melihat kinerja mereka. Seolah-olah prilaku mereka yang sebelumnya bejat akan teratasi dengan kontrak politik ini.

Kita tidak melihat sisi gelap anggota dewan yang hanya bisa membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Rakyat semakin diperas habis dan semakin dijerumuskan kelubang kemiskinan. Realitas ini tidak lain adalah sisi gelap dari kontrak politik yang telah ditandangani anggota wakil rakyat kali ini.

Ada beberapa sisi gelap yang patut diperhatikan kita semua. Pertama, sistem hukum di Indonesia tidak mengenal bentuk ikatan sosial-politik sehingga tidak ada kekuatan hukum untuk menyeret pelanggar kontrak, sebagaimana yang terjadi di tubuh anggota dewan. Malahan katanya Guntur dari PHBI ” yang ada justru mencari UU yang mengatur tentang hal tersebut, dan disinilah kontrak politik tidak dapat berbicara banyak”(perda partisipasi, Ed.II Des 2004).

Kedua, tidak ada mekanisme yang jelas tentang kontrak politik sehingga kontrak tersebut menjadi multi interpretatif. Berbeda dengan kontrak bisnis, kontrak politik yang ada adalah kepntingan semata. Maka solusi yang terjadi bukanlah penyelesaian lewat pengadilan melainkan konferensi pers, dukungan wacana, dan politik dagang sapi. Sehingga kebenaran yang ditemukan nantinya tergantung pada besarnya dukungan politik dan massa yang banyak.

Ketiga, multi makna dan tidak dilengkapi indikator keberhasilan seperti: bersedia menjalankan kontrak politik, setia terhadap pemerintah, jujur, dan bekerja keras, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan individu atau kelompok. Sehingga tidak terjadi seperti saat ini yakni anggota DPR hanya bisa melakukan koferensi pers dibanding rakyat yang tinggal satu hembusan nyawanya.

Bila hal ini terus terjadi, kita tidak susah payah lagi mencari siapa aktor yang seringkali menjerumuskan rakyatnya ke dalam jurang kemiskinan, kebodohan, dan kebobrokan bangsa ini. Akibatnya, kita akan kesulitan membangun bangsa ini dan membawanya keluar dari krisis yang berkepanjangan.***