Dari tahun ketahun permasalahan pendidikan tidak pernah terselesaikan. Seringkali permasalahan itu dinomorduakan oleh elemen pemerintah maupaun elemen masyarakat lainnya. Semestinya pendidikan menjadi permasalahan inti dari kebobrokan bangsa ini. Apabila bangsa tidak bisa memberi solusi terhadap permasalahan pendidikan masa kini maka tentunya akan berimplikasi terhadap permasalahan yang lain.

Perdebatan tentang pendidikan yang cukup ulet ini tidak hanya dilakoni oleh para pakar pendidikan. Bahkan berbagai elemen juga turut serta sehingga tidak heran jika permasalahan itu tidak pernah menemukan jalan keluarnya. Mestinya permasalahan tahun kemarin menjadi pelajaran supaya tidak terulang kembali di tahun mendatang. Akan tetapi, realitanya malah sebaliknya, permasalahan kemarin terulang lagi. Parahnya lagi, permasalahan kemarin belum terselesaikan malah datang permasalahan baru. Lubang lama belum tertupi di tambah lagi lubang yang baru. Maka permasalahan pendidikan dari tahun ke tahun menjadi menumpuk. Begitulah kiranya yang terjadi bagi negara Indonesia sekarang ini.

Permasalahn tentang pendidikan yang terjadi tidak hanya terfokus pada satu problem, mulai dari lemahnya political will pemerintahan terhadap pendidikan, rendahnya kesadaran kepemimpinan bangsa bahwa pendidikan adalah investasi utama bagi kelangsungan bangsa dan kesadaran akan makna pendidikan sebagai investasi utama.

Lemahnya political wiil pemerintah terhadap pendidikan ini di sebabkan oleh beban hutang negara yang sangat besar terhadap luar negeri. Alokasi dana yang seharusnya besar terhadap kebutuhan pendidikan menjadi kecil karena alokasi tersebut dialihkan untuk hutang negara yang mendesak terhadap hutang luar negeri. Sehingga implikasi yang harus diterima oleh lembaga pendidikan untuk mencukupi kebutuhannya tidak lagi tercukupi.

Minimnya kesadaran pemerintah bahwa pendidikan adalah investasi utama ini terbukti dengan ketidakseriusannya dalam menangani permasalahan pendidikan. Fenomena yang terjadi dari generasi ke-generasi mulai pemerintahan orde lama sampai orde baru bahkan sampai saat ini tidak ada yang fokus untuk menangani pendidikan sebagai investasi utama. Semisal Bung Karno hanya mementingkan pendidikan rakyat melalui gerakan massa yang bersifat politik. Hal ini menunjukkan rendahnya perhatian terhadap pendidikan sekolah. Sama halnya dengan pemerintahan Soeharto pendidikan menjadi dikesmpingkan karena lebih mengutamakan Depelopmentalisme yang lebih mengarah pada kepentingan kelompok atau kepentingan keluaraga sendiri. Sehingga pendidikan yang tidak mendudukung terhadap pembangunan di masa itu menjadi tereliminasi. Tidak jauh beda dengan pemerintahan B.J. Habibie yang hanya mengusung kepentingan kelompoknya sebagai generasi yang menstimuluskan agenda Developmentalisme sebelumnya. Akhirnya terjebak dengan perdebatan tentang pendidikan yang bersifat sains dan humaniora.

Pemerintahan lintas generasi itu membawa efek yang sangat besar terhadap kebobrokan lembaga pendidikan dan generasi didik bangsa. Tidak heran jika masyarakat selalu mempertanyakan output pendidikan sendiri. Seringkali yang kita lihat output dilapangan adalah generasi koruptor terdidik. Sebab, sejak awal mulai dari penerimaan murid baru atau mahasiswa baru sekalipun dalam lembaga dunia pendidikan adalah tawar menawar harga. Barang siapa yang memiliki banyak duit dialah yang akan mendapatkan lembaga pendidikan yang bermutu. Disini terjadi ketimpangan yakni diskriminasi antara kaya dan miskin. Dan lagi penyeleksian lembaga pendidikan yang bermutu masih terjebak dengan sistem nilai yang tinggi. Sehingga yang terjadi pula diskriminasi antara orang pintar dan bodoh. Maka yang namanya orang ketiga yakni miskin dan bodoh tidak mendapatkan jatah untuk menduduki pendidikan yang bermutu sebagaimana khalayak yang lain. Tidak jarang kita lihat, dengar, dan mebaca diberbagai media baik televisi, radio, bahkan koran sekalipun. Anak-anak kecil ngamin dijalanan di waktu jam sekolah, siswa bunuh diri itu semua dikarenakan tidak mempunyai cukup biaya untuk biaya pendidikan dan masih banyak lagi generasi bangsa ini yang nasibnya serupa dengan mereka.

Dalam buku Darmaningtyas “Pendidikan Rusak-Rusakan”(LKiS, 2005) ia membedah wajah ironis pendidikan negeri ini. Sebab pendidikan tidak lagi memanusiakan manusia sebagaimana mestinya. Pendidikan sekarang ini hanya milik segelintir orang. Hanya orang borjuislah yang dapat menikmati pendidikan tersebut. Sehingga anak didik tidak lagi mementingkan proses belejar akan tetapi mementingkan “cepat lulus” dan cepat menadapatkan kerja. Dengan alasan biaya pendidikan yang cukup mahal dan alasan yang paling menthok adalah ingin membantu meringankan beban orang tua (baca: Hlm, 209). Hal ini merupakan bukti konkrit yang sering dilontarkan oleh para pelajar. Realitas ini pula yang  sudah merubah kontrsuk para pelajar bahkan masyarakat umum lainnya. Akhirnya orang-orang yang berpendidikan pada saat ini tidak lagi peduli dengan realitas sosial. Melupakan dirinya sebagai makhluk sosial yakni individu adalah bagian dari masyarakat. 

Maka apa yang dikatakan oleh Darmaningtyas ini adalah ajakan terhadap masyarakat untuk menuntut hak pendidikan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang secara adil dan merata. Tentunya juga kritik bagi pemerintah dan elemen lainnya untuk lebih sadar memperhatikan pendidikan sebagai investasi utama bangsa, dan memeperbaiki wajah pendidikan yang rusak-rusakan sehingga orientasi pendidikan kembali seperti apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa seperti semula.

Pendidikan sebagai ujung tombak bangsa untuk memperbaiki kebobrokan dan menjunjung tinggi nama baik republik tercinta ini. Maka warisan terakhir bangsa ini yang sebenarnya adalah pendidikan. Jika keadaan tanah air ini bobrok maka bisa kita lihat dari wajah pendidikan itu sendiri. Sekaligus pendidikan sebagai kunci jawaban terakhir bangsa ini.***